Focus Time menyajikan Informasi Terkini,Teraktual,Tajam dan Terpercaya. Untuk Pemasangan Berita serta Iklan hubungi 08115819830 - 08125657953 - 081248555972

UNTUNG RUGI PILKADA 2020 DITENGAN PANDEMI COVID 19.

PILKADA BALIKPAPAN, ANTARA PETAHANA DENGAN KOTAK KOSONG
5 Oktober 2020
ABDULLAH RASYID – YUSRI M NUR LEBIH MEMILIH JALUR INDEPENDEN DARI PADA JALUR PARPOL PADA PILKADA MAMUJU UTARA
6 Oktober 2020

UNTUNG RUGI PILKADA 2020 DITENGAN PANDEMI COVID 19.

Foto ketua LBH Pikiran Jiwa Rakyat (Pijar Kaltim) Ahmad Aluddin.

FOCUSTIME.ID- Kaltim,- Kondisi masyarakat indonesia,bahkan masyarakat dunia saat ini sudah mulai mengalami krisis ekonomi,dikutip dari pernyataan mantan Wakil Presiden indonesia Dr.Drs.H Muhammad Jusuf Kalla atau yang biasa disapa (JK), beliau pernah menyatakan dalam wawancara Koran Tempo,bahwa ekonomi indonesia 2020-2021,bisa terjun bebas bahkan melebihi krisis ekonomi Tahun 1998, lanjutnya krisis di tahun 1998 indonesia tidak begitu terpuruk disebabkan pada krisis tahun itu,indonesia banyak mendapatkan uluran tangan/bantuan dari negara-negara lain dalam membantu pemulihan ekonomi bangsa ini, akan tetapi,berbeda dengan kondisi saat ini, akibat merebaknya Pandemi Covid 19 yang merata didunia,JK merasa berat negara-negara lain untuk mengulurkan bantuan,akibat negara-negara yang biasa membantu indonesia,saat ini juga dalam situasi yang sama dalam berjibaku melawan penularan Covid 19.sekedar informasi bahwa pelaksanaan UN (ujian nasional) 2020 bagi dunia pendidikan kita bisa ditiadakan,dan UTBK bisa ditunda pelaksanaannya, kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) telah menyepakati UN di tiadakan dan UTBK akan ditunda pelaksanaannya. bahkan ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Hudamengatakan DPR dan kemendikbud sepakat pelaksanaan UN di tiadakan untuk melindungi siswa dari Corona Virus Covid 19.ujar pak Huda dalam pernyataannya di jakarta,selasa (24/3/2020).kesepakatan ini disepakati akibat kian masifnya penyebaran Covid 19.lalu kita menengok pada kegiatan keagamaan,setiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kerumunan massa,seperti acara resepsi pernikahan,maupun acara lainnya yang dapat mengundang kerumunan orang, juga di batasi bahkan di tiadakan.Namun semua contoh diatas berbanding terbalik dengan kondisi pilkada yang akan dihelat pada 09 desember 2020, dalam suasana Pandemi Covid 19 ini, ada 2 ormas besar ummat islam yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama serta pimpinan pusat muhammadiyah telah menyampaikan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat serta pada Mendagri tito karnavian, agar pemerintah mempertimbangkan menunda penyelenggaraanPilkada sampai pandemi Covid 19 mereda, karna saat ini indonesia dalam situasi kedaruratan yang perlu disikapi secara serius,untuk mencegah penularan atau claster baru ya muncul,bisa saja claster baru itu berasal dari claster pilkada.penundaan pilkada adalah merupakan pilihan yang sangat rasional. namun jika kita melihat kondisi terkini, adanya kekuatan atau arus yang begitu kuat yang tetap memaksakan pilkada serentak untuk tetap dilaksanakan, padahal kondisi saat ini dilingkungan masyarakat indonesia begitu besar kecemasan dan ke khawatiran jika pilkada tetap dilaksanakan,salah satu contoh dari 9 kab/Kota yang akan melaksanakan pilkada di kaltim,sudah ada 2 calon kepala daerah yang telah meninggal dunia akibat Covid 19,yaitu Calon Walikota Bontang Alm,Bapak Ir.H.Adi Darma, serta calon Bupati Kab Brau yang merupakan Petahana Alm, Bapak H.Muharram juka meninggal akibat covid 19, ini adalah merupakan sebuah tanda bahwa betapa virus Covid 19 ini benar-benar sangat berbahaya dan tidak dapat di remehkan.semestinya anggaran Pilkada itu sendiri digunakan untuk membatu perekonomian masyarakat di masing-masing daerah yang akan melaksanakan pilkada untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat (penulis : *Ahmad Aluddin*).

2 Comments

  1. Ale'58 berkata:

    jika kita merujuk dari pendapat tokoh2 nasional bahwa kita hrs”mengutamakan” kesehatan dan tumbuh kembangnya perekonomian rakyat daripada kepentingan politik dan kekuasaan, maka semestinya pengambil kebijakkan beserta jajarannya wajib mendengar dan mengutamakan derita rakyatnya di masa pandemi COVID 19 yg semakin sulit dikendalikan sbg , akibat berkembangnya cluster2 baru mengikuti arus kepentingan terselubung. pertanyaan sederhananya. : masihkah wakil2 rakyat mengingat komitmen awalnya bahwa mereka dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ?! agar tdk terkesan seperti kacang yg lupa akan kulitnya. (Ale 58)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *