Focus Time menyajikan Informasi Terkini,Teraktual,Tajam dan Terpercaya. Untuk Pemasangan Berita serta Iklan hubungi 08115819830 - 08125657953 - 081248555972

MENANTI KEJELASAN GANTI RUGI TANAH MASJID SYAMSUL FALAH OLEH PEMKOT BALIKPAPAN

WARGA DUSUN GALUNG LEMO (TABERRA) DESA BERU-BERU,KEC, KALUKKU LANGGANAN BANJIR SELAMA 30 TAHUN.
17 Oktober 2020
GBN JALANKAN KOMUNIKASI PRODUKTIF, EFEKTIF, DAN SUPER MARKETABLE KEPADA RAKYAT INDONESIA
18 Oktober 2020

MENANTI KEJELASAN GANTI RUGI TANAH MASJID SYAMSUL FALAH OLEH PEMKOT BALIKPAPAN

Foto masjid Syamsul Falah Jl.Letjen Suprapto,Kampung Baru Tengah Kota Balikpapan (18/10/2020).

 

 

FOCUSTIME.ID,- Balikpapan,-Tim pelaksana pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Letjen suprapto khususnya di kampung baru tengah, tanah warga telah di eksekusi (sebagian lahan telah di gusur) namun belum mendapat pembayaran ganti rugi sebagai mana mestinya, karena setelah Asisten Tata pemerintahan yang diketua bapak Syaiful bahri telah mengeluarkan surat peta bidang tanggal 1 Nopember 2018 dengan adanya surat peta bidang ini warga di undang rapat di kantor camat pada bulan November 2018, rapat di pimpin bagian Tata ruang pertanahan kota balikpapan yang di wakili oleh Bapak Sutrisno dan dalam rapat warga di panggil ke depan oleh bapak Sutrisno yg memperlihatkan angka nominal besaran ganti rugi tanah warga berdasarkan hitungan Apraisal jelasnya, dan pada thn 2019 sebagian kecil ada warga yang sudah menerima pembayaran namun sebagian besar warga belum mendapatkan ganti rugi,hal inilah yang membuat warga resah. apa lagi saat ini kita tau balikpapan tengah dilanda  Disease Corona Virus covid -19,semakin tidak jelas penyelesaian ganti rugi lahan warga.

hal yang sama diutarakan oleh pengurus Masjid Syamsul Falah Satriansyah (Ketua) serta Hanafi (Sekretaris) serta pengurus yayasan pendidikan islam darul hikmah yang lahan Masjid serta yayasan ini juga terkena imbas penggusuran sebagian lahan akibat pembangunan jalan untuk kepentingan umum, menurut keterangannya bahwa untuk lahan yayasan atau lahan Masjid Syamsul Falah itu sesuai dengan nilai apresial oleh tim penilai apresial kota Balikpapan bahwa nilai permeter/pirkan lahan itu sebesar Rp.3.462,264.karena luas lahan yang harus diganti rugi lahan masjid Syamsul Falah ini seluas 106 Meter/pirkan,maka uang ganti rugi yang harus diterima sebesar Rp.367. 000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) menurut pengurus masjid Syamsul falah jika uang ganti rugi ini cepat keluar bisa kami pergunakan untuk perbaikan mesjid yang kubahnya sudah bocor, dan hanya ini satu satu nya harapan karena pengurus sudah buat proposal kepada perusahaan yang alamat hanya bersebelahan dengan lokasi mesjid proposal masjid sudah disampaikan, namun sampai sekarang permohonan belum membuahkan hasil, harapan satu satu uang ganti rugi yang sudah di tetapkan sebesar Rp.367.000.000 (Tiga Ratus Enam Juta Rupiah) bisa segera di cairkan oleh Pemkot balikpapan melalui  bapak  Syaiful bahri selaku ketua tim pengadaan tanah demikian ungkapan Hanafi selaku sekretaris mesjid syamsul falah

Penggusuran karena pembangunan jalan raya,

Pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan UU Pengadaan Tanah (UU No. 2/2012). Pelaksanaan pembebasan tanah dan bangunan untuk pelaksanaan proyek harus mengacu pada Peraturan Presiden No. 71/2012. Tahap-tahapnya adalah:

  1. Sebelum pembangunan proyek ditetapkan pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat pemilik tanah dan rumah.
  2. Bila warga menolak maka pemerintah tidak bisa melanjutkan proyek tersebut.
  3. Bila warga setuju maka ditetapkan berapa nilai ganti untung yang layak bagi tanah dan bangunan warga. Penetapan harga ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bila warga tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh panitia penetap harga, maka warga diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan penetapan harga ke pengadilan negeri. Bila ketidaksesuaian harga berlarut-larut maka pemerintah dapat menitipkan harga tanah ke pengadilan (sering disebut dengan istilah konsinyasi).
  4. Sebelum nilai yang disepakati itu diterima di rekening warga, maka pemerintah tidak bisa menggusur warga dari rumah dan tanahnya. (Redaksi : Focustime).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *